RPS dan Capaian Pembelajaran

Membicarakan Rancangan (Rencana) Pembelajaran Semester (RPS) tidak akan lepas dari kurikulum. Kurikulum dirumuskan sebagai keseluruhan program yang direncanakan, disusun, dilaksanakan, dan dievaluasi, serta dikembangkan oleh suatu program studi, dalam rangka menghasilkan lulusan yang memiliki capaian pembelajaran tertentu yang direncanakan

RPS merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan, sebagaimana diatur dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang merupakan rujukan bagi Perguruan Tinggi dalam menyusun kurikulum untuk menyelenggarakan Pendidikan tinggi. SNPT menetapkan adanya Standar Nasional Pendidikan di samping Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian pada Masyarakat. Dalam Standar Nasional Pendidikan terdapat Standar proses pembelajaran, yang merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada prodi untuk memperoleh Capaian Pembelajaran lulusan (sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI) yang merupakan internalisasi sikap, pengetahuan (penguasaan pengetahuan) dan keterampilan (baik keterampilan umum maupun keterampilan khusus).

Standar proses pembelajaran mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa. Oleh karena proses perencanaan pembelajaran yang bentuknya adalah RPS, merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan dalam mencapai Standar Nasional Pendidikan, maka penyusunan RPS menjadi suatu langkah yang sangat penting untuk dipahami dan dilakukan.  

Covid-19: Masyarakat Butuh Perhatian

Sumber : Compas.com

Diterapkannya sistem Sosial Distancing seluas-luasnya tentu membuat sebuah pemahaman kepada kita, eskalasi dampak bahkan sudah meningkat secara tajam, beberapa bursa dunia bertumbangan, event penting global dibatalkan termasuk beberapa pertandingan utama olah raga dunia juga mengalami penundaan. Resesi baru diperkirakan segera datang akibat pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan secara drastis.

Namun, jika kita melihat kepada pedagang kecil harian yang untuk makan hari ini tergantung dari hasil kerjanya dihari ini, tentu menjadi semacam teror bagi mereka. Seperti yang jualan menggunakan gerobakan, ojek online, warung makanan kecil, sopir taksi, atau siapapun yang terpengaruh sekali dengan kondisi sejak Covid-19 mewabah. Pendapatan yang semakin kecil atau bahkan membawa pulang kembali barang dagangannya, konsumen berkurang, penumpang sepi, sementara disisi lain ada keluarga yang harus diberi makan, bahkan rumah sewa yang harus dibayar.

Respect kepada mereka yang sudah mencoba untuk membantu semampunya, karena hanya yang sadar yang bisa berbuat segera. Ada yang membuat gerakan sedekah kepada ojek online via pesanan makanan, sekaligus menggerakkan ekonomi warung makanan yang sepi pembeli dalam kondisi ini. Ada juga yang membuat gerakan sedekah secara langsung, memberi bahan makanan pokok kepada keluarga-keluarga yang sangat membutuhkan ketika sepinya konsumen dimasa sekarang. Intinya, berbuat sesuatu yang bisa kita lakukan minimal disekitar kita dulu.

Nah, buat kita yang mungkin tidak bisa membantu mereka dengan suatu alasan, hal terakhir yang bisa kita lakukan adalah mendoakan mereka. Kepada tulang punggung keluarga yang masih harus keluar rumah untuk benar-benar sekedar mencari makan, hanya doa yang bisa kami berikan, semoga Allah selalu melindungi.

Covid-19: Dirumah Saja Lebih baik

Sumber : @covid19indo

Akhir-akhir ini maraknya berita mengenai virus yang melanda, yaitu Coronavirus Disease atau yang disebut dengan Covid-19 membuat masyarakat Dumai mengantisipasi diri masing-masing. Namun sebagian besar masyarakat Dumai masih berkeliaran disekitar pusat kota. Ya tidak bisa disalahkan, karena kemungkinan mereka memiliki keperluan yang mendesak, membeli makanan, atau membeli obat-obatan.

Secara tidak sadar, dengan tetap berada di rumah kita turut membantu dalam pencegahan Covid-19, karena dengan mendekati keramaian, ada kemungkinan bahwa kita akan mudah terkena penularannya jika ada salah satu suspect Covid-19, atau bisa jadi malah kita yang menularkan virus tersebut diantara keramaian. Nah, kita tentu harus memutuskan rantai penularan Covid-19 yang terus berlanjut, ya salah satunya dengan mengikuti aturan untuk tetap berada di rumah.

Maksud dari tetap berada di rumah bukan dalam artian rebahan dan malas-malasan, namun dalam kondisi seperti ini kita harus bisa terus produktiv dan mengemban ilmu bagi yang masih dalam proses pendidikan. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang ditengah-tengah masyarakat, yaitu dengan cara kuliah dan bekerja secara online. IAI-Tafaqquh Fiddin Dumai adalah salah satu dari kampus yang sudah menerapkan sistem kuliah online. Walaupun dalam kondisi seperti ini, pendidikan harus tetap berlanjut.

Sebagai tindak lanjut pencegahan, jangan lupa untuk selalu mengenakan masker bila akan berpergian dan selalu mencuci tangan. Jaga pola hidup sehat dan pertahankan agar kondisi tubuh tetap fit serta jangan lupa untuk terus berdoa dan berzikir. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Swt.

Pelatihan Pembuatan Blog dan Penggunaan Website

Dosen IAI TF Dumai

Pelatihan pembuatan blogger, gmail dan penggunaan Website IAI Tafaqquh Fiddin Dumai.

     Bersama Bapak Dr. H. M. Rizal Akbar para dosen belajar cara membuat blogger, gmail dan penggunaan website kampus. Upaya ini dilakukan untuk memberikan pemahaman penuh kepada para dosen agar ke depan semua kejadian atau kegiatan yang lakukan bisa selalu dipos melalui website kampus. Termasuk segala berita dan juga informasi dari masing dosen berupa tanggal mid, soal-soal  dan bentuk tugas lain juga bisa dipos di sini . LPM IAI TF Dumai terus melakukan upaya dalam meningkatkan kualitas dan pemahaman dosen, diantaranya penggunaan website kampus.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) dari Tahun ke Tahun

Rapat Koordinasi Penjamin Mutu IAI Tafaqquh Fiddin Dumai

Pada tahun 2003 seiring dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Naional (UU Sisdiknas) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mulai menerapkan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi secara bertahap. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tersebut bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Perguruan Tinggi di Indonesia. Setiap Perguruan Tinggi pada waktu itu harus melak

       sanakan secara mandiri upaya untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya karena pada tahun 2003 tersebut karena pada tahun 2003 tersebut UU Sisdiknas mulai memperkenalkan OTONOMI PERGURUAN TINGGI atau Kemandirian Perguruan Tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya (Penjelasan Pasal 50 ayat 6 UU Sisdiknas).

Pada tanggal 16 Mei 2005 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang kemudian diubah dengan PP no. 32 Tahun 2013 dan Perubahan kedua melalui PP no. 13 Tahun 2015 . Di dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa SNP bertujuan menjamin mutu pendidikan nasiona. Oleh karena itu, pemenuhan SNP oleh suatu perguruan tinggi akan berarti bahwa Perguruna Tinggi tersebut menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya, oleh karena itu, SNP dapat disebut pula sebagai standar mutu pendidikan tinggi di Indonesia yang harus dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi.

Pasal 92 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP mengamanatkan bahwa Menteri Pendidikan Nasional mensupervisi dan membantu perguruan tinggi melakukan penjaminan mutu. Untuk memnuhi amanat tersebut maka Dirjen Dikti mulai dari tahun 2007 sudah membentuk Kelompok Keja Nasional, dengan tugas utama merevisi Buku Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Revisi perlu dilakukan agar buku pedoman senantiasa sesuai dengan perkembangan pendidikan tinggi serta perubahan peraturan perundang-undangan dalam bidang pendidikan tinggi di Indonesia. Misalnya buku pedoman tahun 2003 hanya berisi penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan oleh perguruan tinggi masing-masing yang disebut sebagai penjaminan mutu internal.

Pada tahun 2007, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi pada waktu itu membentuk sebuah komisi di bawah koordinasi Dewan Pendidikan Tinggi dengan tugas merancang kembali (redesign) penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagai sebuah sistem. Alhasil, pada bulan Agustus 2008 selesai disusun Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam sebuah sistem yang dinamakan SISTEM PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI. Sistem ini mengintegrasikan antara penjaminan mutu yang diselenggarakan masing-masing perguruan tinggi yang disebut Penjaminan Mutu Internal dengan Penjaminan Mutu Eksternal yang disebut Akreditasi berdasarkan satu basis data dan informasi yang dikelola dalam Pangkalan Data Perguruan Tinggi.

Untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi ini, Dirjen Dikti juga telah merevisi buku Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang diterbitkan pada tahun 2003 dan menerbitkan buku SISTEM PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI pada tahun 2009 yang dilengkapi dengan praktik baik dalam berbagai standar nasional pendidikan berdasarkan otonomi Perguruan Tinggi sebagaimana ditetapkan oleh UU Sisdiknas, buku inipun bertujuan memberi inspirasi kepada perguruan tinggi dalam menentukan dan melaksanakan model Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Penerbitan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi(UU Dikti) mengokohkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang telah dilaksankan sejak tahun 2008 walaupun dengan nama baru yaitu SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI sebagai sebuah sistem tetap mengintegrasikan tiga pilar di bawah ini:

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh setiap Perguruan Tinggi

2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri

3. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi baik pada aras Perguruan Tinggi maupun aras Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Dengan pengaturan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) di dalam UU Dikti, semua Perguruan Tinggi berkewajiban menjalankan SPM Dikti tersebut dengan modus yang paling sesuai dengan sejarah, visi, misi, mandat, ukuran, budayaorganisasi perguruan tinggi yang bersangkutan. Juga harus diperhatikan dan disesuaikan dengan Peraturan Menristek tentang SNPT yang terbaru yaitu Permenristek nomor 44 Tahun 2015 dan Lampiran

Penjelasan di atas sebagian besar dikutip dari Kata Pengantar Pak Dirjen di Buku Pedoman SPM-PT Tahun 2014

Sebagai bahan pembelajaran, saya berikan buku pedoman dan materi sosialisasi Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dari Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2015.

Tahun 2003-2005

Panduan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT) Bidang Akademik

Terbitan Dikti 2003-2005 terdiri dari 36 halaman.

Alternative acuan untuk pelaksanaan

SPMI-PT dari Ditjen Dikti

1. Pedoman Penjaminan Mutu (quality assurance) Perguruan Tinggi (terbit tahun 2003)

2. Seri Praktik Baik dalam Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang terdiri atas:

• Buku I : Proses Pembelajaran (terbit 2004)

• Buku II : Kurikulum Program Studi (terbit 2005)

• Buku III : Sumberdaya Manusia (terbit 2005)

• Buku IV : Kemahasiswaan (terbit 2005)

• Buku V : Sarana Prasarana (terbit 2005)

• Buku VI : Suasana Akademik (terbit 2005)

• Buku VII : Keuangan (terbit 2005)

• Buku VIII : Penelitian dan Publikasi (terbit 2005)

• Buku XI : Pengabdian kepada Masyarakat (terbit 2005)

• Buku X: Tata Kelola (terbit 2005)

Materi 1, Materi 2

Tahun 2006:

Pedoman SPMI Terbitan Dikti Tahun 2006

Tahun 2008

Implementasi SPMI Perguruan Tinggi Terbitan Dikti

Tahun 2010

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

( SPM-PT ) terbitan Dikti Tahun 2010 terdiri dari 320 halaman

Termasuk:

buku II : Sistem Penjaminan mutu Internal (SPMI)

Bab I : Pedoman 15

Bab II : Praktik Baik Standar Identitas 25

Bab III : Praktik Baik Standar Isi 43

Bab IV : Praktik Baik Standar Proses Pembelajaran 59

Bab V : Praktik Baik Standar Kompetensi Lulusan 71

Bab VI : Praktik Baik Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 85

Bab VII : Praktik Baik Standar Prasarana dan Sarana 101

Bab VIII : Praktik Baik Standar Pengelolaan 111

Bab IX : Praktik Baik Standar Pembiayaan 125

Bab X : Praktik Baik Standar Penilaian Pendidikan 144

Bab XI : Praktik Baik Standar Penelitian Ilmiah 157

Bab XII : Praktik Baik Standar Pengabdian Kepada Masyarakat 166

Bab XIII : Praktik Baik Standar Kemahasiswaan 176

Bab XIV : Praktik Baik Standar Kesejahteraan 193

Bab XV : Praktik Baik Standar Suasana Akademik 209

Bab XVI : Praktik Baik Standar Sistem Informasi 235

Bab XVII : Praktik Baik Standar Kerjasama 249

Tahun 2012

Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Terbitan Dikti Tahun 2012

Tahun 2013

Evaluasi Mutu Internal (EMI), oleh Prof. Moses Laksono Singgih

Tahun 2014

–  BUKU PEDOMAN SPM DIKTI TERBITAN BELMAWA TAHUN 2014

–  Paparan SPMI Tahun 2014

– Kebijakan Nasional SPMI Pendidikan Tinggi

– Kebijakan Nasional SPM Internal

– Kebijakan Nasional Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Melalui Audit Mutu Internal

Tahun 2015

Sosialisasi Kebijakan dan Program Kopertis Tahun 2015, di dalamnya ada disinggung arah Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

- See more at: http://www.kopertis12.or.id/2016/01/28/sistem-penjaminan-mutu-pendidikan-tinggi-spm-dikti-dari-tahun-ke-tahun-2003-2015.html#sthash.ykAKNQnh.dpuf